Menyanggapi hal ini, DPP KAI APPRI menegaskan bahwa ketidakmampuan Polri untuk bertindak tegas dalam kasus ini telah membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada institusi tersebut. Oleh karena itu, DPP KAI APPRI dengan tegas meminta agar TNI mengambil alih peran pengamanan dan penindakan terhadap perjudian ilegal yang sudah di luar kendali ini.
“Kami meminta kepada TNI untuk turun tangan dan melakukan pengamanan di Sorong. Sudah terlalu lama Polri mengabaikan kepentingan masyarakat. TNI harus ambil alih, karena jika dibiarkan terus, bukan hanya keamanan yang terancam, tetapi keutuhan NKRI juga bisa terganggu,” tegas Damianus Karel Nababan.
DPP KAI APPRI juga menyampaikan bahwa penundaan akan terus melakukan advokasi dan pengawasan terhadap perkembangan situasi ini. Jika tidak ada tindakan nyata dalam waktu dekat, DPP KAI APPRI akan melanjutkan aksi protes dan mendesak pihak-pihak terkait untuk bertanggung jawab atas kejahatan yang sudah berlangsung lama.
