Medcom News, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkejut saat menemukan fakta lapangan bahwa sepanjang Sungai Bekasi telah bersertifikat Hak Milik (SHM). Mulanya Dedi tengah meninjau pelaksanaan perluasan kawasan Sungai Bekasi pada Senin, 10 Maret 2025 namun di lapangan proses tersebut mendapatkan kendala akibat sejumlah lahan di sepanjang Sungai Bekasi sudah ada SHM.
Bahkan Dedi mempertanyakan bagaimana tanah di bantaran sungai bisa berstatus menjadi kepemilikan pribdai. Dia bahkan menyoroti persoalan yang serupa pernah terjadi di daerah lain, termasuk laut yang sempat bersertifikat sebelum akhirnya di cabut pemerintah.
“Nggak mungkin mah sungai berubah jadi sertifikat, nggak mungkin, sungai mah sungai dari dulu,” ujarnya dalam saluran YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.
Temuan ini tidak hanya menjadi masalah administraasi, tetapi juga berdampak besar pada proyek normalisai sungai bekasi. Perwakilan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mengungkapkan pada Dedi, untuk anggaran normalisasi daerah aliran sungai (DAS) sudah tersedia untuk proses pengerukan, pelebaran, dan penambahan tanggul, tetapi terdapat masalah saat melanjutkan proses karena sungai sudah beralih atas SHM.
“Proyeknya sudah ada tapi tidak berjalan dikarenakan daerah aliran sungai sepanjang Sungai Bekasi dan Sungai Cikeas serta Sungai Cileungsi tanahnya sudah bersertifikat untuk itu harus dituntaskan,” jelas Dedi.
Untuk menuntaskan permasalah tersebut, Politikus Partai Gerindra itu akan melaksanakan rapat dengan Menteri Agraria dan Tatat Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasioanal (ATR/BPN) Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggoro, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarat Sirait untuk membahas daerah aliran sungai (DAS) Sungai Bekasi pada Senin, 17 Maret 2025. |
Rapat tersebut diadakn untuk mengevaluasi tata kelola DAS yang dituding sebagai penyebab banjir pekan lalu.
